SMP Negeri 1 Nyalindung

GETTY IMAGES

Artikel Terkait:

• Bintang Laut “Raksasa” Ditangkap dari Antartika
• Ikan Kod Antartika Tidur di Musim Dingin
• Monster-monster Laut Tertangkap dari Perairan Antartika
• Sensus Keragaman Hayati Laut Antartika Diluncurkan
• Gunung Api di Bawah Es Antartika Pernah Meletus

WASHINGTON, SELASA - Lapisan es Antartika di Kutub Selatan kembali mengalami kondisi kritis. Bagian barat benua beku tersebut pecah sehingga bongkah es seluas tujuh kali Kota Manhattan, AS atau sekitar sepertiga luas Jakarta, lepas ke lautan lepas.

Bagian yang pecah merupakan tepan beting es Wilkins yang telah terbentuk di Antartika bagian barat sejak ratusan tahun hingga 1500 tahun yang lalu. Citra satelit menunjukkan bongkahan tersebut mulai bergerak sejak 28 Februari 2008.

“Ini adalah akibat pemanasan global,” ujar David Vaughan, ilmuwan Survei Antartika Inggris (BAS). Pecahan es ini akan melelah di perairan yang lebih hangat, pecah menjadi beberapa bagian, dan habis sama sekali. Namun, peluangnya tetap bertahan juga ada karena saat ini sudah memasuki periode akhir musim panas di Antartika dan suhu mulai mendingin.

Meskipun peristiwa pecahnya bongkah es dari tepian Antartika sering terjadi, kejadian yang menyebabkan pecahan sebesar ini termasuk jarang. Bongkah es yang lebih besar baru terjadi dua kali yakni di tahun 2022 dan 1995. Namun, para ilmuwan khawatir kejadian seperti itu akan semakain sering terjadi akibat peningkatan suhu atmosfer.

“Pecahnya mirip kaca yang dipukul palu,” ujar Vaughan. Ia memprediksi beting es Wilkins akan habis dalam 15 tahun ke depan jika tren kenaikan suhu tidak dapat dicegah. Meskipun bagian yang telah hilang dari beting es tersebut baru 4 persen, hal tersebut tetap dapat memicu retakan lebih besar.

Para ilmuwan baru melihat kejadian tersebut sebagai akbat pemanasan global. Pada hal masih ada ancaman berikutnya karena pelelahan es Antartika akan menyumbang terhadap kenaikan muka air laut di seluruh dunia.(AP/WAH)

MALANG, KOMPAS – Kepala Kebun Raya Purwodadi Djauhari Asikin mengakui lembaga yang dipimpinnya selama ini masih minim kunjungan masyarakat, kecuali komunitas pelajar sekolah dasar hinga perguruan tinggi yang selama ini menjadi pengunjung tetapnya sebagai lokasi riset dan pendidikan Botani (ilmu tumbuhan). Kunjungan wisatawan domestik hanya 150.000 orang per tahun, padahal informasi yang ia terima kunjungan ke Jawa Timur Park, daerah tujuan wisata favorit di Batu tahun 2007, bisa mencapai satu juta orang, bahkan setelah bencana lumpur Lapindo.

Djauhari mengakui, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sebagai induk organisasi Kebun Raya Purwodadi sebenarnya memberi peluang untuk memungkinkan kerjasama komersial dengan pihak swasta, katanya di Malang, Rabu (26/3). Hanya saja tetap ada batasan-batasan agar setiap kegiatan tidak boleh jauh-jauh dari pokok tugas kami di lingkungan pelestarian lingkungan, pendidikan, dan riset.

Ia mengungkapkan, diantara proposal kerjasama yang pernah ia terima adalah membuat kolam renang di Purwodadi, yang tidak diizinkan oleh LIPI karena akan merusak lahan. Pertunjukan yang berisiko, misalnya dangdut yang mengumpulkan puluhan ribu penonton, pada mulanya diizinkan, namun setelah terjadi insiden tahun 2006 kemudian tidak lagi diizinkan.

Waktu itu ada ulang tahun sebuah perusahaan provider telekomunikasi. Menghadirkan kelompok musik Radja, yang meski dilakukan tertutup, namun akhirnya penonton membludak hingga kami harus membuka pintu gerbang. Muncul kemacetan di jalur Malang Surabaya hingga 2 jam. Penonton pertunjukan memang bisa dibatasi tidak merusak area tanaman. Namun akhirnya tetap saja ada tanaman yang terinjak atau patah. Sehingga kerjasama pertunjukan harus kami pertimbangkan baik-baik, karena risikonya tidak sepele.

Menurut Djauhari, pada dasarnya pihaknya dan LIPI tidak keberatan untuk segala bentuk kerjasama untuk menjadi Kebun Raya Purwodadi lebih populer bagi publik non pelajar. Saat ini, diakuinya, dengan jumlah kunjungan sekitar 150.000 orang per tahun, dengan tiket masuk relatif kecil bahkan paling murah diantara daerah tujuan wisata se-Malang Raya, yakni Rp 4.000 per orang, pendapatan tahunan yang diperoleh dari pengunjung masih amat kecil.

<img src=”http://www.kompas.com/data/photo/2008/03/26/162440t.jpg” onmouseover=”changetext(‘Pemeriksaan pencemaran anak SUngai Brantas.’);changepoto(‘Kompas/Doddy Wisnu Pribadi<img src=”http://www.kompas.com/data/photo/2008/03/26/162519t.jpg” onmouseover=”changetext(‘Pemeriksaan pencemaran anak Sungai Brantas.’);changepoto(‘Kompas/Doddy Wisnu Pribadi

Kompas/Doddy Wisnu Pribadi

Pemeriksaan pencemaran anak SUngai Brantas.

Artikel Terkait:

MALANG, KOMPAS – Perlu ada pemahaman dalam melihat ekologi dengan acara mempertemukan tiga persepsi berbeda pada tiga kelompok yang berseberangan kepentingan dan kebutuhan selama ini, yakni rakyat, pejabat pembuat keputusan, dan ilmuwan. Ini karena selama ini problem yang dihadapi masyarakat dalam memahami ekologi adalah kesenjangan persepsi dan kepentingan, antara tiga kelompok, yakni rakyat, pembuat kebijakan dan ilmuwan. Melalui cara itu, tidak harus setiap lereng dihutankan, dan malah ada lereng yang d apat dibudidayakan untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyat setempat.

Demikian penegasan guru besar biologi tanah Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Prof Dr Kurniatun Hairiah ketika memimpin kegiatan Pelatihan Nasional Kaji Cepat Hidrologi dan Cadangan Karbon di lokasi field trip acara ini di lokasi air terjun Coban Rondo, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Rabu (26/3). Sebanyak 29 peserta dari sejumlah lembaga pengamatan ekologi dan rehabilitasi lingkungan ikut serta, diantaranya dari Riau, Pekanbaru, Denpasar, Medan, Bogor, Jember, Samarinda, Lampung.

Mereka mewakili lembaga pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat serta perguruan tinggi, untuk tujuan memulai upaya membentuk pemahaman baru mengenai persepsi ekologi semua pihak tersebut. Petani dan warga sekitar memahami, bahwa ekologi harus memihak ra kyat. Tanah harus memberi perlindungan ekonomi bagi masyarakat sekitar, dan ini memotivasi warga untuk mengakses hutan, yang dipahami pejabat sebagai kegiatan penjarahan dan perusakan lingkungan.

Sebaliknya dengan pejabat setempat, yang hanya memhami bahwa tanah berstatus hutan maka harus dihutankan, sesuai dengan status hukumnya, katanya. Pelatihan yang dikelolanya berdasarkan konsep tentang trees in multi-use landscapes, pepohonan dalam bentang lahan yang serba guna, menawarkan serangkaian kajian dan metode untuk melakukan kaji cepat terhadap fungsi suatu bentang lahan dalam kerangka ekologi, dan hubungannya dengan masyarakat sekitar, seperti konflik pemilikan lahan, pasar, hingga dampaknya terha dap hidrologi, agrobiodiversitas, dan cadangan karbon.

Melalui berbagai kaji cepat terhadap fakto dependen dan independen, kemudian bisa ditentukan model manajemen lahan. Sehingga tak perlu setiap kali terjadi konflik antara Perhutani dan masyarakat mengenai pemanfaatan lahan hutan. Mungkin di suatu bentang lahan tertentu bisa dimungkinkan untuk tanaman pangan meski tetap mempertahankan dukungan ekologi, dan mungkin di kawasan lain harus dipertahankan sebagai hutan karena risiko ekologinya, ungkap Kurniatun.

Para peserta pelatihan direncanakan untuk mengetrapkan paradigma baru ekologi ini di masing-masing daerah asalnya, agar segera bisa memutus mata rantai konflik ekologi, sekaligus segera melakukan penyelematan lingkungan, katanya. Pesertanya datang dari be rbagai latar belakang, termasuk pemerintah, ilmuwan, aktivis LSM dan penyelemat lingkungan.